Survei TII: MUI Sering Disuap

Survei TII: MUI Sering Disuap
Moksa Hutasoit – detikNews

ilustrasi (www.halalmui.org)
Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu lembaga yang paling sering menerima suap versi Transparency International Indonesia (TII). Dugaan suap menyuap ini lebih banyak dilakukan untuk pengurusan sertifikat halal.

Menurut Manajer Riset dan Kebijakan TII Frenky Simanjuntak, 171 responden yang diwawancarai adalah perusahaan makanan dan komestik. Sebanyak 10 persen mengaku pernah dimintai uang terkait urusan mereka.

“Sehingga ini sangat berkaitan bagaimana perusahaan ini mengajukan sertifikat halal,” katanya saat jumpa pers di Balai Kartini, Jl Gatot Subroto, Jakarta Selatan, Rabu (21/1/2009).

Survei kuantitatif ini dilakukan mulai September-Desember 2008. Survei dilakukan di 50 kota yang terdiri dari 33 ibu kota provinsi ditambah 17 kota besar.

Lebih lanjut Frenky menjelaskan, inisiatif terjadinya suap menyuap berasal dari pejabat publik. Mau tidak mau, pelaku bisnis terkadang harus mengikuti kemauan tersebut.

“Namun tetap saja ini dikategorikan suap,” tegas Frenky.

Meski begitu, Frenky tidak terlalu mengetahui apakah survei yang dilakukannya ini bisa dilanjutkan kepada pihak yang berwenang. Baginya survei yang dilakukan hanyalah sebagai acuan.

“Ke arah sana (penyidikan), itu di luar otoritas hasil survei,” pungkasnya.

http://www.detiknews.com/images/content/2009/01/21/10/MUI.dlm.jpg


  1. Kaffir itu najis !!!

    Ha..ha…
    Lagi2 PEMBODOHAN TERHADAP UMAT..
    INI survey “bikinan” JIL (Jaringan Iblis Liberal)
    Tanya tuh sama Ulil abshar pemimpin JIL yang dapat dana 1,4 Miliyar dari Amerika buat berantas kelompok2 pejuang syariat islam di Indonesia,
    INI DIAKUI SENDIRI OLEH SI ULIL.
    Kalian JIL adalah kelompok penjual aset2 ,bangsa demi dolar,
    Kalian adalah penghianat sejati.
    Dasar Bodoh, lulusan SD bikin poling buatan sendiri.
    MENYEDIHKAN.

  2. Supaya tidak memberikan prasangka yang buruk sebaiknya KPK proaktif untuk menindaklanjuti hasil survey tersebut,apalagi MUI sekarang mempunyai kewenangan untuk menunjuk komisaris pada bank2 syariah ini jelas ladang yg basah.
    Kalau memang survey betul tersebut perlu direformasi lembaga MUInya kalau memang laporan itu hanya fitnah ya proses saja lembaga surveynya jadi tidak usah sewot mas kaffir itu najis dan janganlah anda mencari-cari kambing hitam kakak saya jil.
    Mas Ulil itu warga NU kayak saya lho mbok sampeyan berbicara yang baik kepada sesama muslim….eh lupa menurut sampeyan ulil itu kafir ya ….tapi mbok ya jangan sebegitu bencinya apa mas kaffir itu emang lebih baik dari mas Ulil? Walahua’lam

  3. setuju sama jilly…gausah sewot mas….udah jadi rahasia umum kok selama ini….

  4. naruto4828

    Suap menyuap adalah sesuatu yang wajar terjadi di negeri ini, lembaga apapun itu namanya, baik MUI, Depag, atau bahkan JIL-nya mas Ulil, mungkin juga HTI lembaganya mas kaffir itu najis. Maka-nya Al-Islam (baca Al-Jama’ah) bersikap albaro’ah/berlepas diri dari segala bentuk kekafiran (Qs 60:4) yg diperagakan oleh masyarakat negeri ini, baik itu yang mengaku muslim maupun non muslim. Hanya satu yg diperjuangkan Al-Jama’ah adalah Idzharuddin/tegakkan Din Islam saja (Qs 48:28, 9:33).

  5. Saya sih sutuju saja dengan tegaknya islam yang penting jangan mengeliminasi kelompok kelompok lain yang tidak sependapat dengan kita,ajaran islam menyerap dalam sanubari kita sehingga akan mewarnai dalam kehidupan sehari hari so tidak mungkin ada sogok menyogok tidak mungkin ada korupsi dan tindakan jelek lainnya.
    Indonesia dibangun oleh berbagai elemen bangsa dengan berbagai latar belakang agama,budaya,kepercayaan dan seabreg perbedaan lainnya,tentu saja untuk tegaknya negara kita diperlukan landasan ideologi yang mengakomodir berbagai perbedaan tersebut dan merupakan nilai universal dari berbagai perbedaan itu oleh founding father kita diraciklah apa yang dinamakan Pancasila. Kalau ada elemen bangsa yang memaksakan ideologi kelompoknya maka akan terurailah komitmen berbangsa dan bernegara so marilah kita menjalankan agama dan kepercayaan kita masing masing dengan tetap berpegang teguh terhadap komitmen bersama.
    Perdebatan tidak akan selesai kalau masing masing kelompok memaksakan kebenaran kelompoknya justru kita harus mencari apakah yang menyatukan kita sebagai bangsa Indonesia kecuali bagi kelompok yang tidak ingin tegaknya negara kesatuan indonesia silahkan keluar dari bumi indonesia. Wallahua’lam

  6. rian

    Tolong dibilangin ke MUI… kalo mau cap SUAP itu hilang!

    Mbok ya LABEL HALAL itu DIHAPUS… diganti LABEL HARAM. karena sebenarnya yang dibutuhkan setiap muslim itu identifikasi makanan itu HARAM. Karena hukumnya setiap makanan itu HALAL kecuali yang diharamkan.

    Juga akan lebih mudah kerjanya bagi MUI karena jumlahnya juga lebih sedikit. Dan yang pasti… tidak akan ada SUAP! wong nggak boleh dimakan… mana mungkin kasih duit.

    Kecuali MUI mengintimidasi perusahaan agar ga dikasih label HARAM. Yah kalo begini lagi sih dipidanakan saja!

  7. Mas rian ini bagaimana sih he he he lah wong jelas nanti kalau yang diminta label haram komisinya ya jadi sedikit ujung ujungnya pemasukan berkurang,apalagi sekarang mui punya kewenangan dalam penunjukan dewan komisaris bank syariah apa nggak ladang lagi tuh belum dana dari pemerintah yang 18 milyard buat apa saja ya? padahal sumber pendapatan pemerintah salah satunya dari pajak bisa dari cukai rokok,pajak bar dan diskotik,pajak tempat yoga atau malah dari rumah rumah pelacuran jadi dananya saja masih subhat belum jelas, jalan satu satunya KPK harus berani audit lembaga MUI dari segi keuangan dan perlu juga diaudit apakah mui masih perlu atau tidak. Permasalahan keumatan diserahkan kepada masing masing organisasi islam saja dimana warga NU akan patuh terhadap ulama NU, warga muhammadiyah patuh terhadap ulama muhamadiyah, begitu juga dengan persis,perti,HTI,FPI,PKS dll, bukankah cara pandang ulama ulama dari berbagai latar belakang itu berbeda? Wallahua’lam

  8. Kamis, 22/01/2009 09:30 WIB
    Agar Tak Dibilang Korup, MUI Harus Terbuka Soal Sertifikat Halal
    Reza Yunanto – detikNews

    Jakarta – Survei Transparency International Indonesia (TII) yang menyebutkan Majelis Ulama Indonesia (MUI) salah satu lembaga yang paling sering menerima suap terkait sertifikasi halal, mengejutkan publik. Ketertutupan diduga menjadi penyebab praktek suap di lembaga berkumpulnya para ulama itu.

    Kordinator Divisi Monitoring Pelayanan Publik Indonesian Corruption Watch (ICW), Ade Irawan mengatakan pengurusan sertifikasi halal adalah sesuatu yang sangat dilematis. Masyarakat Indonesia yang kebanyakan muslim perlu jaminan kepastian halal atau tidaknya suatu produk. Tapi di sisi lain, perusahaan tak ingin produknya dianggap tidak halal karena gagal memperoleh sertifikat halal.

    “Agak ngeri juga perusahaan-perusahaan misal dibilang tidak halal. Bisa rugi mereka,” ujarnya sat dihubungi detikcom, Kamis (22/1/2009).

    Menurut Ade, kengerian itulah yang selama ini menyebabkan ketertutupan soal biaya pengurusan sertifikat halal di MUI. Ade mengingatkan bahwa pengurusan sertifikat halal bagaimana pun juga bagian dari pelayanan publik. Karena berhubungan dengan pelayanan publik, ia menganjurkan harus ada keterbukaan dari MUI agar tidak ada dugaan suap-menyuap dalam pengurusan sertifikat halal tersebut.

    “Kalau dalam teori korupsi, ketika ada ketertutupan wajib suudzon ada praktek korupsi,” imbuh dia.

    Senada dengan ICW, As’ad Nugroho dari Advokasi Konsumen Muslim Indonesia juga mensinyalir adanya ketertutupan MUI soal pengurusan sertifikat halal. Besarnya biaya untuk pengurusan sertifikat halal di MUI memang sudah ada ketentuannya yang jelas. Namun yang menjadi masalah, ketika LPPOM MUI yang mengurusi sertifikat halal itu, harus memeriksa suatu produk ke luar daerah atau ke luar negeri.

    Biaya akomodasi dan transportasi LPPOM MUI yang bertindak sebagai operator MUI di lapangan sepenuhnya harus ditanggung oleh perusahaan yang mengajukan sertifikat halal. Di titik itu, menurut As’ad, praktek suap rawan terjadi.

    “Nah, itu yang grey area. Misalnya harus naik pesawat ekonomi atau bisnis, itu tidak ada patokannya,” ujar As’ad pada detikcom.

    Untuk selanjutnya, As’ad menganjurkan ada koreksi dari kedua belah pihak, baik pengusaha maupun MUI. Harus ada patokan jelas di grey area yang selama ini rawan menimbulkan persepsi dan potensi suap. “Harus jelas berapa standar biayanya,” tutup As’ad.

    (Rez/nrl)

  9. Kamis, 22/01/2009 09:30 WIB
    Agar Tak Dibilang Korup, MUI Harus Terbuka Soal Sertifikat Halal
    ——————
    berita detikNews diatas kalo fakta nya begitu, sertifikasi halal mui itu seperti menakar kucing dalam karung, jauh dari nilai2 yg diajarkan Rasulullah saw., dimana harusnya terbuka saja.

    Mudah2an mui sadar diri dg kelakuannya.

  10. warsito13

    Bubarkan saja MUI itu

  11. Mas warsito mui jangan dibubarkanlah ntar blog antimui ikut bubar juga he he he ntar kita nggak bisa debat lagi dengan wahabi wahabi emosional itu

  12. jun

    Mas, kenapa sih anti MUI?

  13. Kaffir itu Najis !!!

    Ya inilah cara JIL untuk menjatuhkan kredibilitas MUI,
    Bikin poling murahan yang semunya adalah JIL (Jaringan Iblis Liberal) untuk “MENIPU” masyarakat bodoh dan awam bahwa MUI melakukan ini,melakukan itu,,
    Padahal JIL diisi oleh para Koruptor pesanan USA,
    Untuk memberantas kelompok atau lembaga yang konsisten dalam menyuarakan penegakan syariat islam.
    Hanya orang awam yang tertipu oleh Poling murahan buatan Bohong bin TIPU..
    ha..ha..
    dasar lulusan SD.Bodohnya tetap berlanjut.

  14. abuafzal

    “Majelis Ulama Indonesia (MUI) menjadi salah satu lembaga yang paling sering menerima suap versi Transparency International Indonesia (TII)”.
    Persoalan ini MUI harus melakukan klarifikasi, karena berita sudah beredar lewat dunia maya. Kalau tidak diluruskan akan menjadi preseden buruk bagi MUI ke depan.

  15. iman

    Aku tuh bingung lho…Apa-apa kok langsung dikaitkan dengan JIL… Lha wong kalo kenyataan di lapangan seperti itu,..apa yg mau disangkal.. Jangan-jangan oknum yg selalu mengaitkan ini-itu dengan JIL itulah yg paling iblis karena selalu melempar kesalahan pada pihak lain.. Mas oknum, inget lho, sikap demikian lah yg dibenci Nabi..

  16. tralalala

    ummm, permisi. aku ini jujur aja orang non-Islam, kebetulan nemu ini blog, trus jd agak tertarik ^^

    klo dri sudut pandangku, MUI itu sendiri dibangun oleh sekumpulan pemuka agama Islam dan tidak ada kaitannya dengan pemerintah (wikipedia). tetapi, mereka mengeluarkan fatwa-fatwa seakan semua halal dan tidak halal dapat mereka atur sendiri (atau mungkin iya?). terkadang masuk akal terkadang kurang masuk akal untukku, kadang malah sebenarnya tidak penting untuk dibahas. tapi saya pikir selama dari pihak Islam sendiri tidak ada komentar, ya sudah.
    Hanya saja, ada beberapa oknum yang sepertinya terlalu “mengatasnamakan” Islam sehingga saya terkadang berpikir saat melihat berita, “Lalu bagaimana nasib kami yang non-Islam?”

    MUI terkesan seperti organisasi yang menentukan hal itu baik atau tidak. Mereka baik, tapi terkadang alasan yang mereka pakai untuk membenarkan aksi mereka seakan ingin mengatakan kalau bukan hanya orang Islam yang melanggar itu yang tidak baik, tapi mereka yang non-Islam. bahwa Indonesia itu baiknya berasaskan Islam.

    Saya tidak bermaksud mengatakan Islam itu buruk. Sayapun memiliki teman-teman beragama Islam, dan kami bisa nyambung dan tidak ada prasangka buruk diantara kami. Saya sangat menyayangi teman2 saya, dan saya tahu kalau Islam adalah agama yang baik pula, tetapi imagenya rusak oleh orang2 tak bertanggung jawab.

    saya pikir dari pada mengeluarkan fatwa terus, kenapa MUI tidak mencoba untuk lebih berjuang memperbaiki nama bukan hanya untuk MUI sendiri tapi untuk Islam? karena ada beberapa oknum organisasi masyarakat yang menurut saya sudah terlampau keterlaluan, minta di hormati tapi tidak mau menghormati yang lain.

    terima kasih, damai bagi Indonesia ^^

    • tdk semua umat islam paham dg amalan ibadah, maka diperlukan petunjuk aplikasinya maka itulah ada fatwa. fatwa dikeluarkan oleh ulama(org2 yg mengerti agama islam). kalau tdk mau mengikuti fatwa tsb ya terserah., ulama tdk memberikan sanksi kok. kalau perusahaan tak memberikan label halal pd kemasan produknya ya itu tanggung jawab masing2, paling2 umat islam gk mau membelinya yg rugi mereka sendiri kan? yg gk mau sholat, zakat, haji, dst ya terserah, konsekuensinya ditanggung sendiri. bg sampeyan yg non islam pun jg tak ada pengaruhnya, wong fatwa itu hanya utk internal umat islam kok, gitu aja kok repot, sampeyan sendiri yg membuat se-olah2 sampeyan merasa tersingkir. oya ngomong2, gimana kabar kristenisasi di negeri ini, tambah seru nih, masih dg pola pemberian supermi, uang, kawin, ya?

  17. nGgedebuZ

    Hadeh…hadeh…kalo nulis artikel mbok yg berkualitas to mase habib

  18. Hendra

    Islam itu indah dan luar biasa lengkap peraturannya yang ada di AlQuran maupun Hadits..kita hidup atas izin Allah dan di bumi Allah SWT..maka pejabat dan pemerintah harus berhukum dengan Hukum Allah SWT untuk segala peraturan dan perundang2an..karena Allah SWT Maha Pencipta tentu lebih tahu dengan apa2 yang diciptakannya. saudaraku yang beragama Nasrani perlu memahami AlQuran Juga karena Isa Almasih putera Maryam adalah nabi yang kami cintai yang riwayatnya ada di Al Quran dan kitab injil telah disempurnakan Allah dengan hadirnya AlQuran. jadi saudaraku yang sekarang masih Nasrani coba pelajari AlQuran ya..semoga pemerintahan kita sesuai dengan peraturan Allah SWT. Semoga kita tergabung dalam persaudaraan Islam




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: