MUI Pindah Kantor Baru Senilai Rp 8,9 Miliar(dan komentar…)

http://www.detiknews.com/read/2008/07/24/190052/977435/10/
mui-pindah-kantor-baru-senilai-rp-89-miliar
Kamis, 24/07/2008 19:00 WIB
Arifin Asydhad – detikNews

Jakarta – Majelis Ulama Indonesia (MUI) memiliki kantor baru. Penggunaan gedung baru senilai Rp 8,9 miliar lebih ini diresmikan oleh Menteri Agama (Menag) Muhammad Maftuh Basyuni, Kamis (24/7/2008).

Gedung baru nan megah ini terletak di Jalan Proklamasi, Jakarta Pusat. Peresmian dan sekaligus penyerahan gedung MUI tersebut dihadiri Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur (Menpan) Taufik Effendi, Wakil Ketua MPR RI AM Fatwa, Wakil Gubernur DKI Jakarta Prijanto, mantan Menteri Luar Negeri Ali Alatas dan sejumlah duta besar negara sahabat, dan sejumlah pengurus MUI.

Usai penandatanganan peresmian, Wakil Ketua MUI Prof. Din Syamsuddin mengatakan sangat berterima kasih atas kebaikan hati pemerintah membangunkan gedung berlantai empat di lokasi strategis itu. Namun ia masih berharap pemerintah tetap memberi perhatian terhadap kebutuhan kelengkapan kantor tersebut, seperti masjid yang masih memungkinkan didirikan di halaman belakang kantor tersebut.

Maftuh mengatakan, MUI yang berdiri pada 17 Rajab 1395 atau 26 Juli 1975, punya peran penting dalam perjalanan bangsa Indonesia yang penduduknya mayoritas muslim, antara lain menjaga kepentingan umat Islam dengan tidak menonjolkan kepentingan golongan dan kelompok. Ke depan, keberadaan MUI tetap punya peran penting sebagai penampung berbagai persoalan umat dan kemudian mencarikan pemecahannya.

“Bahasa yang digunakan oleh ulama ketika merespons berbagai persoalan yang muncul silih berganti dalam kehidupan umat dan negara, tentu saja bukan bahasa politik dan kekuasaan, melainkan bahasa amar ma’ruf nahi munkar,” kata Maftuh Basyuni.

Para ulama dalam menjalankan fungsi dan perannya tersebut, kata dia, tidak berjalan sendiri, melainkan sebagaimana ditegaskan oleh Rasulullah SAW dalam hadist, “Ada dua golongan di antara umat manusia, apabila keduanya baik, maka baiklah seluruh umat manusia. Dan, apabila kedua golongan itu rusak, maka rusak pulalah umat manusia, yaitu ulama dan umara.”

Dalam kaitan itu ia menyampaikan penghargaan kepada MUI sejak berdiri hingga kini menjalankan fungsinya dengan baik. Tugas yang tidak ringan adalah menjaga muru’ah, kewibawaan dan independensi MUI. Maftuh pun minta seluruh umat Islam agar menghormati kedudukan dan fungsi MUI.

MUI adalah lembaga yang independen, sementara fasilitasnya diperoleh dari pemerintah. Kendati begitu tidak berarti tak mengurangi kemandirian MUI sebagai lembaga yang harus mandiri dan independen di dalam sikap, pandangan dan fatwa-fatwanya.

MUI menempati kantor pertama di Masjid Agung Al Azhar, Kebayoran Baru. Kemudian pindah ke kompleks masjid Istiqlal. “Saya harapkan gedung yang dibangun menggunakan dana APBN dapat digunakan secara optimal,” harap Maftuh. (asy/asy)

KOMENTAR:

Ulil Abshar-Abdalla:

Membaca berita ini, saya hanya bisa mengelus dada, sembari memendam rasa marah. Ada beberapa pertanyaan yang perlu diajukan:

1. Kenapa gedung MUI harus dibangun atas biaya APBN? Apakah MUI merupakan institusi negara, atau hanya lembaga internal yang mengurus kepentingan umat Islam saja? Jangan-jangan selama ini biaya operasional MUI juga diambil dari APBN. Publik harus memprotes hal ini.

2. Fatwa-fatwa MUI selama ini menimbulkan masalah serius dalam konteks kehidupan masyarakat yang plural, mengancam kebebasan agama dan keyakinan yang dilindungi oleh konstitusi negara Indonesia. Bagaimana lembaga yang bertindak “sewenang-wenang” seperti itu bisa disokong oleh pemerintah dan gedungnya dibangun melalui pajak rakyat Indonesia yang agamanya, jelas, bermacam-macam, bukan hanya Islam? Publik harus protes atas hal ini.

3. Sudah jelas MUI diselundupi oleh beberapa aktivis gerakan Islam yang ideologinya bertentangan dengan negara RI, yaitu Hizbut Tahrir. MUI diam-diam dipakai oleh kelompok ini untuk meminggirkan kelompok-kelompok lain dalam Islam yang bertentangan dengan ideologi mereka. Bagaimana pemerintah bisa membiayai lembaga yang diam-diam dipakai oleh kelompok Islam radikal untuk melawan negara Indonesia?

Publik harus protes atas kejanggalan dan “irrasionalitas politik” seperti ini.

Ulil

Muhamad Ali:

Saya setuju Lil. Tapi berdirinya MUI sudah terlanjur sebuah “kesalahan sejarah”. Relasi agama dan Negara di kita kan belum tuntas: neutral, full separation, equal recognition, atau apa? Kalo persoalan ini belum selesai, maka dana-dana semacam ini akan terus berjalan. Untuk kasus gedung MUI ini, kalo MUI dapat dari APBN, apakah PGI, WALUBI, MATAKIN, dan sebagainya, juga mendapat dana APBN? Masih kuat logika “mayoritas” Islam dan karenanya umat Islam “berhak” dapat dana mayoritas Islam, dan MUI mereka anggap “representasi” berbagai kelompok Islam.

Saya tidak anti-MUI as such sebagai sebuah perhimpunan yang berhak bersuara di ruang publik Indonesia. Saya tidak setuju klaim kebenaran absolut sebagian besar tokoh MUI yang diwadahi Negara dan pakai uang negara? Intinya, ada ketidakadilan dan diskriminasi struktural yang kacaunya tidak dipahami tokoh-tokoh kita.

Saya percaya akar masalahnya ada di mind-set. Dari mana kah memulai untuk sebuah reformasi logika dan mind-set figur-figur agama dan politik kita?

Salam,
Ali

Muhamad Ali, Ph.D.
Assistant Professor
Religious Studies Department &
Southeast Asian Studies Program,
University of California, Riverside
Riverside, CA, 92521

Ayadirea Aeridaya:

Harusnya itu gedung jadi Sekretariat Bersama (SEKBER) organisasi2
keagamaan yang ada di indonesia. Negara dalam hal ini sudah ‘memihak’
dan melukai perasaan keagamaan yang lain.
Soal independensi? Mana ada pemberi sesuatu tidak berpamrih,tidak
sekarang, ya kelak nanti.
Aya aya wae ah…

Salam,
aeridaya

Albert Patty:

Setuju Lil,
memang pertanyaan penting adalah dimana posisi MUI.
Lembaga pemerintah, semi pemerintah atau independen?
Atas dasar apa MUI mendapatkan dana APBN?
Mestinya PGI, KWI, Matakin, Walubi juga berhak mendapatkan
dana APBN.
Kalau MUI lembaga independen mestinya MADIA, JIL. ICIP, ICRP,
AKKBB yang juga concern pada agama bisa mendapatkan dana APBN.
Kalau lembaga2 agama mendapatkan dana, mestinya lembaga-lembaga
sekuler yang bergerak dalam bidang hukum, lingkungan hidup demi
kemaslahatan masyarakat juga berhak mendapatkan dana.
Kesimpulan:
1) Mesti ada kesetaraan treatment antara lembaga2 agama independen
2) Mesti ada kesetaraan treatment antara lembaga agama dan lembaga sekuler

salam,
bertty

Abdul Mu’iz:

Bung Ulil,

MUI memang bukan institusi negara, pengelolanyapun bukan PNS. Pro dan
kontra atas pembangunan gedung MUI yang menggunakan APBN adalah sah-sah
saja, namun komentar bung Ulil atas tuduhan MUI ditunggangi oleh HI perlu
diperjelas kebenarannya agar tidak menjadi fitnah. Sebagai LSM, MUI
haruslah merupakan institusi yang terbuka bagi umat, jadi kalau Bung Ulil
resah karena MUI ditunggangi oleh HI yang dituduh sebagai aktivis yang
bertentangan dengan negara RI sebenarnya kekanak-kanakan, karena kalau HI
bisa masuk ke MUI (?) mengapa JIL gak bisa ??. Muhammadiyah, NU dan ormas
islam lain juga bisa kok masuk ke MUI. Saya sungguh berharap MUI berwajah
pluralistis karena komponen anggotanya beragam, sehingga fatwa yang
dihasilkan benar-benar diperoleh melalui perdebatan yang luar biasa alot
dan berkualitas.

Wassalam
Abdul Mu’iz

Ulil Abshar-Abdalla:

Bung Mu’iz,
Justru itu pertanyaan saya: kenapa MUI tak menampung kalangan liberal dan Syi’ah? Kenapa mereka menampung HTI yang jelas anti negara Pancasila, tapi tak bisa menerima kelompok Islam liberal yang jelas-jelas membela Pancasila?

Kalangan liberal tak pernah diajak diskusi oleh MUI. Yang ada, MUI mengharamkan ide liberalisme dalam Islam.

Ulil


  1. koment gue:

    biasa aja tuh, toh nggak ngaruh sama yang laen

  2. habibhasan

    Makan uang rakyat sebanyak itu, mengapa antum bilang biasa saja? alangkah baiknya jika kita berikan kepada fakir miskin. Masya Allah…

  3. sufimuda

    Di Aceh, awal kemerdekaan telah ada Lembaga pemersatu ulama, namanya PUSA (Persatuan Ulama Seluruh Aceh), inilah kemudian menjadi cikal bakal lahirnya MUI (Majelis Ulama Indonesia).
    Dalam perjalanannya yang lumayan panjang (30 tahun), MUI sebagai sebuah institusi karya manusia tentu tidak luput dari kesilapan dan kesalahan, sehingga banyak pandangan miring ditujukan kepada MUI karena keberpihakannya kepada pemerintah bukan kepada ummat

    Setelah reformasi, Para Ulama di Aceh sepakat untuk membubarkan MUI dan menggantikan dengan MPU (Majelis Permusyawaratan Ulama), bedanya kalau dulu MUI banyak diisi oleh Ulama pro pemerintah maka dalam kepengurusan MPU banyak merekrut Ulama-ulama Dayah (pasantren), yang lebih mengerti persoalan ummat.

    Jadi kalau anda jalan-jalan ke Aceh tidak akan pernah anda temui yang namanya MUI

    Mengkritik MUI tidaklah berarti mengkritik Ulama secara keseluruhan, saya yakin sekali di MUI masih banyak Ulama-ulama yang ikhlas mengabdikan ilmunya bagi kemajuan ummat, Ulama yang selalu mendo’akan agar ummat Islam Jaya, makmur dan sejahtera
    Kritik kepada MUI tidak lain adalah sebuah penyampaian keluh kesah kita sebagai orang awam kepada Para Ulama, agar dimasa mendatang MUI menjadi Lembaga yang benar2 memberikan kesejukan, menjadi payung bagi seluruh ummat Islam, tempat bergantung orang2 “Terpinggirkan”.
    Kita semua berharap MUI lebih bijak dalam mengeluarkan Fatwa, tidak asal tuduh sesat,.
    Selama ini terhadap aliran yag diidentifikasikan SESAT, MUI hanya menerima masukan dari pihak ketiga (LPPI cs) tidak langsung mengadakan penyelidikan, tidak mengajak dialog orang2 yang di anggap menyimpang.
    Kita tidak setuju Islam dirorong oleh aliran2 sempalan, tetapi kita juga tidak setuju cara MUI menanganinya.

    Jika MUI tidak berbenah, maka senang atau tidak senang nasibnya akan sama seperti di Aceh…
    Dibubarkan… dan digantikan oleh sebuah Lembaga yang lebih baik…
    Biarlah waktu yang berbicara…
    Wasalam

  4. Islam tidak sama dengan Islam Liberal…..walaupun masih ada kata “Islam”nya…bagaimana mau jadi satu….jaka sembung naik ojek…gak’ nyambung jack…..maaf bung ulil…..tetapi saya setuju kok agar pemerintah menjelaskan penggunaan dana APBN secara transparan kepada publik …namun tidak perlu lah yaw…jadi provokator kepada publik untuk protes…….(bukankah ini namanya menyebar bibit2 kerusuhan…jadi sebenarnya siapa sich yang memancing kerusuhan he…he…)

  5. musa marsabessy

    mui adalah rumah besar ummat islam, mui bersifat independen, mui harus bersifat netral, apakah mui punya lembaga bantuan hukum (lbh_mui) ?, apakah kalau ada masalah diantara sesama ummat muslim, apakah lbh mui bisa menjadi pengacara buat salah satu pihak? salam




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: