Negeri Paramiliter

Minggu, 08 Juni 2008 00:01 WIB
[http://mediaindonesia.com/]
REFORMASI meninggalkan dua jejak penting. Pertama, membawa tentara kembali ke barak. Kedua, ironisnya juga mewarisi sipil yang bergaya militer. Secara jujur harus dikatakan bahwa niat menguatkan sipil tidak kunjung terwujud. Bahkan, sipil kian kurang percaya diri dan lebih nyaman dengan atribut-atribut serdadu.
Organisasi sipil bergaya tentara–paramiliter–mudah ditemui di seantero negeri, dari Ibu Kota hingga pelosok desa. Mereka mengenakan pakaian loreng dan bersepatu lars. Memakai baret dan menyelipkan pisau komando di ikat pinggang. Nama organisasi pun rupa-rupa dan beraroma perang, dari brigade hingga komando.

Bangsa ini memang aneh. Kita suka menganggap militer sebagai alat negara yang menindas, senang menilai tentara sebagai alat penguasa untuk melakukan represi, tapi serentak dengan itu sipilnya gandrung menggunakan cara kekerasan untuk menganiaya sesama sipil. Sipil menolak tentara memonopoli kebenaran, tapi doyan mempraktikkan hegemoni terhadap sesama sipil. Sipil mendesak militer menyimpan senjata di gudang dan mengutamakan dialog, tapi justru mengayunkan kelewang dan samurai di jalan-jalan mencari mangsa sesama anak bangsa. Sipil berteriak membenci kekerasan yang dipraktikkan serdadu, tapi memelihara watak ekstremitas yang masif. Paramiliter yang terus menguat kian mencemaskan. Karena, ketika terjadi kekerasan antara sesama paramiliter, negara seolah tidak berdaya. Negara seakan membiarkan anak-anak bangsa saling memangsa, menganiaya, merusak, bahkan saling menyerang dan membunuh.
Yang mengherankan adalah para pemangku jabatan tidak merasa terlecehkan dengan tindakan main hakim sendiri yang dipamerkan di ruang publik. Kewenangan negara, kewenangan aparatur seolah diambil alih oleh paramiliter dan para pemimpin tidak perlu merasa tersinggung. Paramiliter menjadi kuat ketika fungsi-fungsi aparat keamanan tidak efektif bahkan lemah. Semakin kuat organisasi paramiliter menunjukkan kian tidak berdayanya aparat keamanan. Jika penjagaan keamanan dan ketertiban sosial disewakan kepada paramiliter, pasti menuai ketegangan dan konflik di masyarakat. Karena paramiliter berorientasi pada kepentingan organisasinya atau induk yang memayunginya. Dalam organisasi militer yang resmi, terlatih, dan berdisiplin tinggi saja masih terjadi saling bentrok, apalagi organisasi setengah-setengah.
Bentrokan antara tentara dan polisi yang memakan korban bukanlah cerita dongeng, melainkan fakta yang ada di sekitar kita. Karena itu, kita risau jika paramiliter berkembang kian kuat. Kita berharap polisi berbenah menjaga ketertiban umum dan bertindak profesional atas dasar hukum. Sikap itu akan menguburkan niat orang-orang membentuk organisasi paramiliter sekaligus mematikan organisasi paramiliter yang ada.
Kita tidak ingin mendengar ada pengusaha menyewa organisasi tertentu untuk menagih piutangnya. Kita juga tidak ingin ada organisasi main hakim sendiri mengobrak-abrik tempat hiburan dengan alasan laporan mereka diabaikan polisi. Yang kita kehendaki adalah hukum yang menjadi panglima untuk menjaga dan mengawal ketertiban sosial. Bukan sipil beratribut serdadu. Jika ketertiban sosial dikaveling paramiliter dan preman, yang berlaku adalah hukum belantara. Yang perkasa menelan yang tak berdaya, radikalisme merajalela dan masyarakat saling memangsa dan membunuh. Itulah masyarakat yang tidak beradab. Akankah kita melangkah ke sana? [http://mediaindonesia.com/]



    Tinggalkan Balasan

    Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

    Logo WordPress.com

    You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

    Gambar Twitter

    You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

    Foto Facebook

    You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

    Foto Google+

    You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

    Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: