Kekerasan Lecehkan Negara

Di tengah kondisi bangsa dilanda berbagai krisis, termasuk semakin tingginya harga-harga bahan kebutuhan, kini bangsa ini dihadapkan pada tindak kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok masyarakat. Siapa pun yang melakukan dan atas nama apa pun, tindak kekerasan harus menjadi musuh bersama. Karena itu, bangsa ini harus bersatu melawan setiap kekerasan yang dilakukan oleh sekelompok orang yang merasa paling benar sehingga merasa layak menyingkirkan dan menyakiti kelompok lainnya.

Fenomena ini menguat sejak reformasi. Atas nama kebebasan, sekelompok masyarakat menunjukkan keberingasannya dengan mengabaikan segala bentuk aturan main yang telah ada. Atas nama kebebasan, mereka memperjuangkan kebenaran yang diyakininya dan membunuh setiap perbedaan. Ini sungguh sangat berbahaya apabila dibiarkan begitu saja. Karena itu, pernyataan tegas yang dilontarkan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono dalam merespons tindak kekerasan yang terjadi di Monas pada 1 Juni lalu harus didukung oleh semua pihak, terutama pihak keamanan, untuk menindak tegas semua pelaku kekerasan.

Bangsa ini akan hancur apabila kekerasan dibiarkan atau dianggap sebagai hal yang biasa. Ironisnya lagi, di antara yang melakukan tindak kekerasan justru ada orang-orang yang selama ini dianggap cukup mengerti hukum. Ternyata di republik ini yang dibutuhkan bukan sekadar mengerti, melainkan integritasnya untuk menjadikan hukum sebagai sikap dan perilakunya.

Penyesalan yang sangat mendalam dan kecaman keras dari Presiden Yudhoyono terhadap tindak kekerasan itu membuktikan bahwa Presiden merasa terpukul dan tercemar oleh ulah segelintir orang yang “berjubah” agama tapi berkelakuan preman. Secara tindak langsung pelaku kekerasan tersebut telah melecehkan lembaga-lembaga negara, termasuk Presiden sendiri. Mereka telah menempatkan dirinya sebagai kelompok masyarakat yang paling punya otoritas menentukan salah-benar warga lainnya. Sehingga sangat wajar apabila Presiden merasa tersinggung dan dilecehkan oleh ulah segelintir orang itu.

Kini tugas pihak keamanan (polisi) untuk mengusut hingga tuntas kekerasan tersebut agar tidak memancing kekerasan sebagai efek domino atas kekerasan yang dilakukan oleh segelintir orang. Apabila polisi tidak cepat merespons kecaman dan harapan Presiden untuk menuntaskan masalah ini secara hukum, jangan salahkan masyarakat apabila mereka bertindak dan menghakimi sendiri. Wibawa polisi harus ditegakkan di tengah menguatnya gerombolan-gerombolan orang yang merasa paling benar dan berhak menentukan salah-benar kelompok lainnya. Di sinilah peran negara dibutuhkan. Negara harus memberikan demarkasi yang jelas dan tegas terkait dengan kelompok yang berhak hidup di negeri ini, sehingga tidak ada pengadilan jalanan yang bisa memupuk kekerasan sosial. Dan inilah yang dipertaruhkan oleh Presiden Yudhoyono untuk menjadi pemimpin yang mengayomi semua kelompok.[KORAN TEMPO::opini]

M. Zain Al-Bahar
Jalan Puri Intan,
Cirendeu, Jakarta Selatan


  1. AntiKetololan

    > Kekerasan Lecehkan Negara

    Setuju!!




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: