Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Peta Politik Demokratisasi Indonesia*

oleh AE Priyono
Peneliti Senior Demos

Tulisan ini akan mengulas isu kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks problematik demokratisasi Indonesia. Secara spesifik, isu kebebasan beragama dan berkeyakinan akan ditinjau dalam hubungannya dengan empat aspek. Pertama dalam kaitannya dengan situasi kebebasan sipil pada umumnya, yang menurut riset Demos sedang mengalami kemerosotan selama tiga tahun terakhir ini. Kedua, dalam kaitannya dengan kerangka umum hubungan negara dan agama sebagaimana berlaku selama ini, serta realisasi kongkretnya menyangkut isu Ahmadiyah belakangan ini. Ketiga, bagaimana isu kebebasan beragama dan berkeyakinan diperlakukan oleh institusi-institusi sosial, seperti pers. Dan keempat, bagaimana perjuangan kebebasan beragama dan berkeyakinan berkorelasi dengan pemajuan demokrasi. Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Konteks Merosotnya Kebebasan Sipil Ada beberapa topik yang relevan untuk melihat hubungan antara kebebasan beragama dan berkeyakinan dalam konteks merosotnya kebebasan sipil di Indonesia selama beberapa tahun terakhir ini. Apakah kebebasan beragama dan berkeyakinan dewasa ini sungguh-sungguh berada di bawah ancaman? Jika memang terancam, segenting apakah situasinya? Siapakah para pengancam potensial kebebasan beragama dan berkeyakinan? Negara? Modal? Atau gerakan Radikalisme?

Indeks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, serta Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan Agama

Secara umum situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan – serta hak menggunakan bahasa dan melestarikan kebudayaan – sesungguhnya masih berada di atas batas standar situasi kebebasan sipil. Meskipun riset Demos memperlihatkan terjadinya penurunan indeks dari 74 (2004) menjadi 66 (2007), namun indeksnya untuk 2007 masih lebih tinggi jika dibandingkan dengan indeks instrumen-instrumen hak dasar lainnya – seperti kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi (60), kebebasan mendirikan serikat buruh (51), atau hak memperoleh pekerjaan, jaminan sosial dan kebutuhan pokok (45), bahkan kebebasan mendirikan partai (40). Persoalan kebebasan beragama dan berkeyakinan, tampaknya jauh lebih problematik dalam aspeknya yang lain, yakni menyangkut instrumen pencegahan penyalahgunaan sentimen, simbol, dan doktrin agama. Meskipun indeksnya mengalami kenaikan dari 38 (2004) menjadi 44 (2007), kenaikan ini tidak cukup signifikan, dan masih tetap berada di bawah standar.

Situasi Umum (2007) menyangkut Regulasi Negara dan Konvensi Sosial mengenai Kebebasan Beragama dan Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan Agama

Indeks Kesetaraan, Civic Education

Data riset kami (2007) memperlihatkan bahwa, baik menyangkut regulasi kenegaraan maupun konvensi kemasyarakatan, situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan sesungguhnya dinilai cukup positif. Namun tidak demikian halnya berkenaan dengan penilaian mengenai instrumen-instrumen pencegahan penyalahgunaan agama. Aspek lain yang juga penting diperhatikan adalah masih belum memadainya pendidikan kewarganegaraan, sesuatu yang mungkin berkorelasi dengan masih buruknya pelaksanaan prinsip kesetaraan dalam kehidupan sosial sehari-hari.

Indeks Kebebasan Sipil dan Partisipasi Sipil

Benar bahwa meski situasinya memburuk dibandingkan 2004, instrumen kebebasan berbicara, berkumpul dan berorganisasi masih cukup lumayan, dengan indeks standar (60), pada 2007. Tetapi dalam situasi ketika instrumen kebebasan dari kekerasan fisik dan rasa takut atasnya masih sangat rendah indeksnya (47), maka kebebasan berbicara, berkumpul dan berserikat, justru bisa mendatangkan bahaya. Bahaya itu berasal dari dua jurusan. Pertama dalam bentuk ancaman kekerasan dari kelompok-kelompok radikal intra-Islam; dan kedua dari situasi tanpa perlindungan dari aparat kepolisian. Bahaya pertama berkorelasi dengan keputusan MUI yang menetapkan Ahmadiyah sebagai ajaran sesat. Bahaya kedua berkorelasi dengan sikap pengecut pemerintah terhadap ancaman kelompok-kelompok radikal. Dengan dalih yang subjektif, partikularistik, dan eksklusioner oleh kelompok-kelompok Islam garis keras yang didukung MUI, kita menyaksikan bahwa hak-hak sipil Ahmadiyah sebagai warganegara telah dipasung. Situasi ini jelas akan membuat instrumen-instrumen partisipasi sipil yang indeksnya sudah merosot sejak 2004 akan semakin merosot lagi.

Ketegangan antara Negara dan Agama
Bagaimana hubungan antara agama dan negara? Bagaimanakah situasi hubungan antar-agama dan intra-agama? Bagaimana sikap Negara terhadap Radikalisme Islam?

Indeks Independensi dan Kapasitas Pemerintah
(untuk Menolak Kelompok-kelompok Kepentingan Agama)

Dibandingkan dengan situasi 2004, selama beberapa tahun terakhir ini instrumen-instrumen pemerintahan demokratik di Indonesia sebenarnya telah memperlihatkan kemajuan kinerja. Beberapa jenis instrumen memperlihatkan kenaikan indeks, antara lain dalam hal dukungan terhadap hukum internasional mengenai HAM (27 ke 46), transparansi dan akuntabilitas pemerintahan (23 ke 43), kepatuhan pejabat publik terhadap rule of law (16 ke 45), dan program pemberantasan korupsi (18 ke 43). Benar pula bahwa sejauh ini indeks independensi dan kapasitas pemerintah untuk melawan tekanan kelompok-kelompok kepentingan yang kuat, termasuk kelompok-kelompok preman dan organised crime, makin menguat. Tetapi kasus Ahmadiyah menjadi ujian yang serius dalam hal independensi pemerintah (juga parlemen) terhadap desakan kelompok-kelompok radikal agama, yang terus berusaha menyeret negara untuk terlibat dalam urusan keyakinan warga negaranya. Kasus Ahmadiyah juga memperlihatkan bahwa salah satu masalah krusial demokrasi di Indonesia adalah belum tuntasnya definisi menyangkut hubungan antara negara dan agama. Khususnya lebih krusial lagi menyangkut penataan kelembagaan mengenai peranan agama di dalam negara, serta peranan negara dalam mengatur urusan-urusan agama. Jika prinsip penataan hubungan antara negara dan agama belum juga bisa menjadi clear secara konstitusional, maka akan tetap muncul komplikasi menyangkut politik negara terhadap agama, begitu pula politik agama terhadap negara. Ada dua implikasi serius dari situasi tersebut:

(1) agama akan mengalami ketegangan permanen dengan negara;

(2) “Islam-negara” akan mendominasi “Islam-sipil”

Dua situasi itu juga potensial akan merusak hubungan antara agama-agama Negara Retak? Dalam kapasitas sebagai staf penasihat Presiden, Adnan Buyung Nasution mengusir “preman-preman berjubah” yang berusaha menerobos masuk ke istana negara. Ketua FPI, Habib Rizieq, marah besar terhadap sikap dan tindakan yang dilakukan Buyung. Dalam sms yang tersebar luas secara publik Rizieq mengatakan: “cukup FPI yang akan menghadapi Buyung dan gerombolannya.” Tetapi sebelumnya ada pernyataan SBY yang mengindikasikan bahwa pemerintah akan seiring sejalan dengan keputusan MUI. Belakangan muncul pula pernyataan Anas Urbaningrum – salah satu staf ketua Partai Demokrat, partainya SBY – bahwa lebih baik Ahmadiyah memang harus keluar dari Islam dan menjadi agama tersendiri. Di pihak lain, tiba-tiba Ketua DPR, Agung Laksono, mengatakan bahwa SKB Tiga Menteri akan menjadi solusi final terbaik, dan menjamin situasinya akan aman-aman saja. Peristiwa-peristiwa ini menandakan bahwa negara sama sekali tidak punya visi yang jelas mengenai kasus Ahmadiyah. Yang terlihat secara publik adalah bahwa aktor-aktor negara justru saling bersengketa mengenai isu Islam radikal.

Kebebasan Pers mengenai Ketidakbebasan Beragama
Bagaimanakah sikap pers terhadap situasi yang menimpa Ahmadiyah? Apakah media memiliki cukup kapasitas untuk menampilkan keragaman ekspresi keagamaan? Bagaimana prinsip pluralisme dipraktekkan oleh pers? Apakah publik memiliki cukup akses terhadap keragaman pandangan mengenai Islam?

Indeks Kebebasan Pers, dan Kemampuan Media untuk Menyajikan Keragaman

Benar bahwa situasi umum kebebasan pers sudah cukup baik, dalam kisaran indeks yang standar, baik pada 2004 maupun pada 2007. Tetapi menyangkut akses publik terhadap pandangan yang berbeda-beda sebagaimana yang lazimnya disalurkan media, begitu juga kemampuan media untuk mewakili keragaman pandangan publik mengenai berbagai isu, masih berada di bawah standar, dengan indeks yang merosot dari 57 (2004) menjadi 47 (2007). Berita mengenai kekerasan yang menimpa warga Ahmadiyah cukup luas diliput oleh media. Tetapi tampak sekali beberapa perusahaan media membatasi diri dalam ulasan mereka mengenai kontroversi teologis di belakangnya. Secara umum sikap media memang cenderung konservatif mengenai isu-isu agama. Kita masih ingat bagaimana SCTV begitu ketakutan terhadap protes kelompok Islam garis keras yang menentang iklan mengenai “Islam warna-warni” oleh JIL beberapa tahun lalu.

Perjuangan untuk Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan
Apakah kebebasan beragama dan berkeyakinan merupakan struggle in itself atau struggle for itself? Bagaimana relasi antara kebebasan beragama dan berkeyakinan dengan agenda pemajuan demokrasi? Kebebasan beragama dan berkeyakinan masih sering ditafsirkan secara minimal sebagai kebebasan menjalankan ibadah dan memeluk suatu keyakinan keagamaan. Pembelaan atasnya juga cenderung terbatas pada perlindungan politico-legal terhadap hak sipil beragama dan berkeyakinan itu. Gagasan bahwa di belakang religious freedom pada dasarnya juga adalah liberty of soul masih belum banyak dikembangkan. Dengan liberty of soul, keyakinan yang bersifat meta-agama sebenarnya juga mendapat tempat untuk dilindungi dan dikembangkan. Tetapi dalam situasi ketika agama-agama mengalami konservatisasi, kehilangan kekuatan transformatifnya, serta kehilangan pula elan-profetiknya, maka belum tentu kebebasan beragama dan berkeyakinan bersifat produktif bagi demokratisasi. Dalam situasi seperti itu agama justru bisa menjadi elemen anti demokratik, kekuatan mudah bersekutu dengan kekuatan-kekuatan konservatif lainnya. Agama selalu memerlukan interpretasi ulang menyangkut peranannya dalam kehidupan publik, untuk membongkar struktur-struktur ketidakadilan, dan mendorong perubahan ke arah keadaban, liberasi, solidaritas, humanisme, dan transendesi. Perlindungan atas kebebasan beragama dan berkeyakinan semestinya juga menyentuh wilayah ini, agar agama bisa berperan kembali secara otentik sebagai kekuatan transformatif.

Refleksi
Dibandingkan dengan instrumen-instrumen kebebasan dasar lainnya, kebebasan beragama dan berkeyakinan relatif telah berfungsi dengan lumayan bagus. Tetapi ada situasi di mana indeks kebebasan beragama dan berkayakinan sesungguhnya mengalami kemerosotan sejak 2004, dari 74, menjadi 66 pada 2007. Dengan menyeruaknya kasus penyesatan dan tindakan kekerasan terhadap Ahmadiyah pada tahun 2008 ini, situasi kebebasan beragama dan berkeyakinan tampaknya akan segera memasuki tahap baru, karena gejala tersebut menandakan naiknya kampanye radikal oleh beberapa kelompok Islam, dengan dukungan MUI dan Bakor Pakem bentukan Kejaksaan Agung, agar negara terlibat dalam urusan keyakinan warganegaranya.

Penataan kelembagaan mengenai hubungan Negara dan Agama masih merupakan masalah serius dalam demokrasi Indonesia. Aktor-aktor negara, termasuk di kalangan pemerintahan dan parlemen, tidak memiliki visi yang jelas mengenai politik negara terhadap agama. Situasi ini juga akan menyebabkan munculnya arus baru yang berbahaya dalam politik agama terhadap negara, khususnya dari kalangan kelompok-kelompok Islam garis keras. Jika tuntutan mereka diberi angin, kemungkinan besar wacana Islam politik di Indonesia akan sangat didominasi oleh “Islam-negara” yang akan menyebabkan peranan “Islam-sipil” menjadi terancam.
Secara umum, agama memang sedang mengalami konservatisasi. Dalam situasi seperti itu, kebebasan beragama dan berkaykinan yang cenderung ditafsirkan secara terbatas sebagai kebebasan ritual dan memiliki keyakinan dogmatis yang eksklusioner, tidak cukup bermanafaat untuk demokratisasi. Agama memerlukan pembaruan tafsir yang terus menerus untuk menjalankan kembali misi profetiknya dalam situasi yang terus berubah. Kebebasan beragama dan berkeyakinan harus juga mencakup wilayah kebebasan jenis ini.

___________________
* Dipresentasikan untuk Diskusi tentang “Kebebasan Beragama dalam Bingkai Media,” PSIK, Universitas Paramadina, Kamis, 15 Mei 2008
Indeks Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan, serta Instrumen Pencegahan Penyalahgunaan
Agama


  1. DEMORAKTISASI INDONESIA“…hah…
    Semakin diagung-agungkan apa yang didapat? Para pemimpin/dari mulai yang paling atas sampai paling bawah merasa dirinya benar dengan mengatasnamakan Demokrasi sehingga tidak adanya hubungan yang harmonis, dan Rakyatlah yang selalu menjadi KORBAN… wow itulah demokrasi?
    Tidak akan ada sebuah negara yang akan menjamin keamanan rakyatnya dibawah nama demokrasi? tanpa saya menjelaskan lebih lajut lagi mungkin Kita semua tahu dari sejak Negara ini menganut asas ini sampai sekarang, Apakah negeri ini menjadi lebih baik? …haha… TIDAK?
    semua orang bilang, semua orang bertindak atas nama demokrasi, apa yang dihasilkan? Multi Krisis, Kemiskinan, Kesengsaraan, Bencana, Korup, dll. Selama semua orang di negeri ini berbicara dan bertindak atas demokrasi ya itulah hasilnya?
    Demokrasi hanyalah sebuah warisan dari pemikiran barat yang plin-plan, kenapa?
    Seharusnya Pemerintah menjadi Pemerintah sebenar-benarnya Pemerintah, bukan sebagai Pemerintah yang kerjaannya Menghimbau bawahannya [departemen, red] …… Kami menghimbau kepada seluruh departemen untuk bisa menghemat … kenapa menghimbau seharusnya kan sebagai pemerintah ya harus memerintah [supaya tegas nya kelihatan lah….] ehhh malah yang ada di bawah menjadi seorang pemberi perintah yang memerintah? dan apa yang sekarang didapat oleh Rakyat? —KESENGSARAAN— Kenapa? Sebagai salah satu contoh yang sekarang sedang hangat dan menghangat yaitu tentang kenaikan BBM, Kenapa Subsidi BBM harus dicabut? Mereka bilang Karena Subsidi BBM tidak efektif Kebanyakan Orang Kaya yang mendapatkannya, …hah…. alasan yang tak LOGIS untuk mensejahterakan Rakyat….. apakah BLT dan semacamnya efektif? oh tentu tidak, karena sampai saat ini masih banyak rakyat yang seharusnya mendapatkan bantuan, malah tidak mendapatkannya. Dan dengan naiknya harga2 karena BBM maka semakin terpukullah mereka.

    Pasal 27 ayat (1), Pasal 27 ayat (3), Pasal 28 ayat (2), dan Pasal 31 ayat (3)

  2. habibhasan

    bung addiehf,
    tidak kah anda sadari, seumur hidup anda, hingga saat ini, dimana anda bisa melakukan apa yg anda sekarang bisa lakukan adalah buah dari demokrasi yg dianut negri ini sejak proklamasi. memang ada pasang surut, tapi itulah hidup. paling tidak demokrasi memberikan anda hak bicara untuk mengkritik pemerintah berkuasa.

    coba bayangkan kehidupan anda seperti di afganistan yg mana istri anda dapat di pancung atau di tembak apan saja karena suatu kesalahan yg mungkin kecil. dan anda tidak bisa berkomentar apapun dengan kebijakan pemerintah.

    kadang kebaikan sangat relatif, apa yg kita anggap baik, belom tentu baik, dan yg kita anggap buruk, belum tentu buruk.

    terakhir, demokrasi sebenarnya hanyalah nama dari sebuah keadaan dimana kekuasaan bersumber dari rakyat dan seyogyanya untuk rakyat. ingat itu. bukan bukinan orang. demokrasi adalah metode yg sudah ada dimasyarakat dan lalu di namakan. sama seperti hukum grafitasi, hukumnya udah ada tinggal di rumuskan lalul diberinama, bukan buatan orang.

  3. Macdot

    Demokrasi…???
    Secara Islam saya blom pernah mengetahui istilah demokrasi tetapi yang ada adalah MUSYAWARAH …jadi saya lebih setuju dengan Demokrasi yang terpimpin…
    Bukan Demokrasi yg berasal dari Barat yg sangat jauh dari akar kebudayaan Bangsa Indonesia ini yang terutama mayoritas nya Islam.
    Kecuali kita mau menelan mentah2 apa yg dinamakan Demokrasi oleh barat hanya untuk memperoleh perhatian mereka…namun ini hanyalah suatu kelemahan bukan sebuah kemajuan.
    Dalam kasus Ahmadiyah… ketika mereka mengatasnamakan kelompok mereka merupakan aliran baru dalam Islam….ini adalah suatu yang mengada-ada …karena mereka telah merubah platform Islam…namun kalo mereka mengatasnamakan aliran tersendiri tanpa ada sangkut paut nya dengan Islam maka tidak adalah permasalahan itu.
    MUI sendiri dalam Islam adalah merupakan Jumhur atau sekelompok ulama yang bertugas mengambil keputusan dan ini adalah suatu yang paling mendasar dalam Islam.
    Jika dalam perjalanan MUI Indonesia ini banyak terjadi simpang siur, bukan berarti MUI yang salah, melainkan orang yang berada dalam MUI itu sendiri, karena mungkin sebenarnya mereka belum layak duduk dalam Majelis ini.
    Yang menjadi prihatin adalah ketika islam terlalu dideskreditkan seakan2 islam adalah momok bagi kemajuan suatu bangsa.
    Menurut saya ini adalah suatu kekeliruan yg sangat besar, karena pada masa ini tidak ada suatu negara manapun yang menjalankan sistem dari Islam itu sendiri, yang ada hanya manusia2 yang beragama Islam yang kemudian membuat hukum sesuai dengan selera pribadi masing2.

    Untuk demokrasi …bagaimana kalo kita menggunakan istilah demokrasi yang terpimpin…??
    Rakyat adalah perumpamaan sekelompok domba yang diarah kan pada kebaikan, mereka hanya punya kemampuan untuk mengikuti Pengembalanya….

    Ketika Bapak Presiden akan mengambil kebijakan untuk menaikkan harga minyak, rakyat dengan pengetahuan terbatas mungkin akan mengikuti arahan orang2 yang tidak senang dengan kebijakan ini.
    Apakah tidak menjadi bijak kalo kita dengan menggunakan demokrasi terpimpin mengarah kan rakyat kita, semisalnya memberi pengetahuan bagaimana meningkatkan kapasitas diri agar lebih produktif sehingga ketika harga minyak naik pengaruh nya akan sedikit terasa…???
    Dan memberi penjelasan bahwa mensubsidi minyak bukanlah sebuah solusi lagi bagi negara kita ini.

    Ini adalah perumpamaan agar kita bisa menyikapi permasalahan2 dinegara kita ini.
    Menurut saya yang awam ini, tidak lah tepat memasukkan sistem atau pola hidup dari negara lain dalam usaha memperbaiki tatanan bangsa kita ini.
    Walaupun ada yang harus diperbaiki, sistem bangsa kita tidak lah jelek, terutama pada masa SBY ini, yang menjadi masalah adalah kita2 ini yang tidak mau menjalankan sistem atau lebih tepat tidak adanya kesadaran dalam membangun bangsa ini.
    Mungkin hanya ini saja dolo yang bisa saya sampaikan dalam usaha mencari jalan untuk membangun kembali bangsa Indonesia ini, semoga kedepan kita bisa menjadi bangsa yg bersatu yang tak akan terceraiberaikan oleh apapun….

  4. Dibalik "Masyarakat vs Masyarakat"

    Salam…

    Beberapa minggu yang lalu, ramai orang membicarakan seputar kenaikan harga BBM, dan sebagian dari ramai orang tersebut beberapa kali melakukan aksi demonstrasi untuk menentang kebijakan pemerintah mengenai kenaikan BBM. Sangat jelas bahwa ketika isu kenaikan harga BBM disuguhkan pada masyarakat, pertarungan yang terjadi adalah “pemerintah vs masyarakat”. Namun apa yang terjadi ketika isu kenaikan BBM mulai memanas?! isu kebebasan beragama pun kembali disuguhkan kepada masyarakat, alhasil, pertarungan pun menjadi “masyarakat vs masyarakat”. Ya, posisi pemerintah akan seperti biasa ketika isu kebebasan beragama disuguhkan, yaitu posisi “pahlawan” ato berada pada posisi “tokoh bijak”!!

    Apa yang sebenarnya terjadi di “elit”?! Ingat ketika kenaikan harga BBM yang terjadi beberapa tahun yang lalu??? Sebagian masyarakat ramai melakukan aksi demonstrasi menentang kebijakan tersebut, panggung pertarungan yang terjadi adalah “pemerintah vs masyarakat”. Namun, ketika kondisi itu mulai memanas, dan ketika masyarakat mulai sadar bahwa pemerintahlah yang memamng seharusnya bertanggung jawab terhadap naiknya harga BBM dan sejumlah harga sembilan bahan pokok, munculah isu UU pornoaksi dan pornografi yang mengubah posisi pertarungan menjadi “masyarakat vs masyarakat”!!

    Apa yang sebenarnya terjadi di negeri yang katanya gemah ripah loh jinawi ini? Siapakah sebenarnya yang memainkan isu atau yang melakukan pengalihan isu sehingga konsentrasi masyarakat terpecah belah?

    Asumsi saya, beberapa kelompok masyarakat yang sering “bersinggungan” dengan beberapa kelompok masyarakat lainnya, “bergerak” bukan berdasarkan agama atau pahaman, tetapi memang ada beberapa pihak yang sengaja mengkondisikannya untuk seperti itu demi kepentingan politiknya!!

    Namun, semoga asumsi saya ini salah…

    Wassalam…

  5. abdullah

    Sebenarnya tidak ada masalah kalau berbeda keyakinan, hanya saja kasus ahmadiyah memang tidak tepat kalau dikaitkan dengan kebebasan beragama karena memang tidak terkait dengan masalah itu, melainkan masalah penodaan dan pembajakan agama. Beginilah demokrasi yang katanya sistem kehidupan final bagi kehidupan manusia, kebebasan diatas segala-galanya sampai-sampai bebas pula dalam melakukan penodaan agama. Kalian yang muslim yang masih ada keimanan kepada allah dan rasul-Nya, dimanakah keimanan anda kalau anda semua malah membela ahmadiyah keparat itu, apa yang akan kalian katakan dihadapan junjungan Rasulullah kelak atas pembelaan kalian itu? bukankah kalian telah beikrar bahwa tidak ada lagi nabi dan rasul setelah beliau?
    Bagi penganut agama lain, tolonglah jangan ikut campur dengan masalah ini dan cobalah untuk mengerti, bagaimana kalau dalam agama kalian sendiri muncul aliran sesat yang membajak agama kalian, tentu kalianpun akan marah pula. Islam tidak pernah memaksa orang untuk masuk islam karena islam adalah agama yang damai, akan tetapi kalau agama ini dinodai maka setiap orang yang masih ada keimanannya pasti akan marah karenanya.
    Terakhir, saya sudah tidak percaya lagi dengan demokrasi, kebebasan yang diusung demokrasi adalah kebebasan yang kebablasan, karena semuanya bebas dalam pandangan demokrasi termasuk bebas dalam membajak dan menodai aqidah Islam. Hidup Islam, hancurkan demokrasi. Allahu Akbar!!!

  6. logic

    Boleh apapun demokrasinya, termasuk demokrasi terpimpin, tapi saya tidak mau pemimpinnya Islam2 aneh seperti FPI itu….Itu bukan islam, tapi kebodohan karena mengikuti hadits dan jadinya ya bukan islam bertuhan satu, tapi islam bertuhan hadits buatan bukhary dkk….
    selamat karena tidak sadar umat islam sekarang terjebak dalam trinitas, atau multinitas karena sekarang islam itu jadi :
    AlQuran+Hadits+Ulama+Kesepakatan Ulama dll dll, padahal Islam itu ya cukup AlQuran saja….kalau anda AlQuran saja gak akan ada tuh percaya gila2 sama Mahdilah, Isa kembali lah, kehebatan Muhammad belah bulanlah dll dll, gak ada juga orang mengistimewakan Habib(atau mengaku2 keturunan Nabi)….semua akan kembali ke Tauhid….tapi sekarang yah begitulah….tidak bertuhan satu…..jadinya marah2 mulu

  7. joker

    Logic……Logic
    “Janganlah engkau mengikuti apa-apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, karena pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya”. (Q.S 17 : 36)

    Mumpung masih diberi kesempatan untuk bertobat. Belajar agama lagi yuk..di http://www.muslim.or.id atau pengajian…

  8. watcher

    terserah mau kebebasan beragama mau nyembah monyet jg gpp, asal jgn memakai nama suatu agama yg sudah exist apalagi mencontek dan merubah memplesetkan ajaran-ajaran yg sudah ada didlmnya, bikin aja sendiri agama baru, nama baru, sistem yg baru, tuhannya yg baru, terserah mau namanya agama DEMOS apa DEMON terserah jgn merusak agama yang sudah ada!!!

  9. Saya kagum dengan Muslim di Negara Arab. Belum pernah mereka berbuat ulah.

  10. tguh

    ya krna di arab tegas..ga ada tuh ahmadiyah…lg pula orang2 kafir itu kan di larang masuk tanah suci klo identitasnya ahmadiyah..
    klo ada yg bilang ahmadiyah bagian dari islam itu sama aj mengakui nabinya ada 26 sama si GHULAM.itu sama aj kafir dodol….

  11. logic

    joker joker
    mumpung masih siberi otak renungkanlah islam dalam definisi engkau itu….AlQuran saja masih kurang, masih perlu kitab hadits + kitab2 lain kerjaan manusia dan dianggap suci….mana bisa islam jadi bener ?….

    Maka jadilah islam yang tidak mengikuti yang lain selain AlQuran….dengan cara begini kau akan tahu sesungguhnya Islam/Muslim dan bukan ngikuti kisah2 aneh di Hadits2 itu(nabi kencingpun ada ceritanya)….

    Sama seperti kebodohan mengikuti kepercayaan adanya Mahdi itu…itu kebodohan umat yang nyata hasil dari tidak mnegikuti AlQuran….

    Buat apa saya belajar agama Sunni spt yang kau tawarkan itu ? Agama saya kan Islam/Muslim, jangan ajak2 saya ke agama yang lain ah, apalagi agama Sunni atau agama Syiah, males saya

    Salam
    LOGIC
    Islam mengikuti AlQuran saja

  12. logic

    “Janganlah engkau mengikuti apa-apa yang kamu tidak memiliki pengetahuan tentang hal tersebut, karena pendengaran, penglihatan, dan hati, semuanya itu akan dimintai pertanggungjawabannya”. (Q.S 17 : 36)

    Ayat ini penting untuk pelajaran bagi pemercaya hadits….benarkah kau membpunyai pengetahuan, atau kau hanya mengikuti Bukhary saja dan bukannya Allah dan nabinya ?

    salam
    LOGIC

  13. Kaffir itu najis !!!

    Jangan terpegaruh atau mau dibodohi oleh JIL (Jaringan Iblis Liberal) dg Jargonnya Liberal,demokasri,dll…

    Kaum kaffir selalu mengagungkan Demokasri padahal sistem kuffur ini banyak ketololan,
    contoh ; ketika rapat di balai desa yang demokratis ,
    SUARA 9 PROFESOR DIKALAHKAN OLEH SUARA 10 LULUSAN SD/Gembel,
    Jadi karena demokasi , yang diambil suara lulusan SD atau gembel bukan?

    Jadi demoksrai hanya cocok bagi kaum kuffar dan JIL yang sama-sama bodoh…

    Jangan mau diobodohi oleh mereka,,,,!!!
    INGAT !!!!
    KEBEBASAN BERAGAMA BUKAN BERARTI KEBEBASAN UNTUK MELECEHKAN AJARAN SATU AGAMA…

  14. logic

    mas Kaffir,
    untuk menjadi seorang Islam/Muslim gak perlu jadi profesor tuh….siapapun bisa….
    salam
    LOGIC

  15. naruto4828

    Kita tunggu detik-detik kehancuran negara-negara Demokrasi, Sekuler, Nasionalisme…..!
    Dan yang pertama kali diperangi untuk tidak menimbulkan fitnah dan merusak AQIDAH umat adalah para pengaku muslim yang ada di dalam Ahmadiyah dan JIL…..!.
    Sebagaimana tindakan Khalifah Abu Bakar terhadap Musailamah absor abdala si Pendusta/al-Kadzab

  16. Dari para komentator diatas jelas sekali bahwa pemikiran yg diusung JIL sudah gak laku lagi di negeri ini. Masyarakat kita udah cerdas bung…!. Mari kita serukan GO TO HELL JIL….!.
    Atow balik lagi aja ke negeri asalmu, negeri-negeri barat yang pernah mnjajah negeri ini….!. Mau2nya Ulil dan ank buahnya dijadikan boneka oleh mereka…!




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: