MUI Bunker Islam Radikal

Direktur Eksekutif the WAHID Institute, Ahmad Suaedy, melakukan safari guna mendakwahkan Islam damai di Australia, 7 – 22 April 2008. Kunjungannya ke Negeri Kangguru itu atas undangan Flinders Asia Centre, Universitas Flinders di Adelaide dan Center for Islam and Modernity (CIM), Universitas Monash di Melbourne, Victoria.

Selain di dua perguruan tinggi tersebut, Suaedy juga menyampaikan pandangannya mengenai Islam dan dinamika politik Indonesia di Universitas Melbourne yang diprakarsai oleh Melbourne Inisiative (MI), dan Persatuan Mahasiswa Indonesia Australia (Permiaus) di Adelaide.

Dalam kunjungannya itu, Suaedy juga menyempatkan untuk membahas riset-riset dengan mahasiswa S2 dan S3 di Victoria University di Melbourne. Dia diminta untuk memberi masukan yang berkaitan dengan riset-riset tentang Islam di Indonesia yang sedang berlangsung untuk S2 dan S3 di universitas tersebut.

Di depan peserta seminar yang diselenggarakan CIM Monash University, Suaedy menyampaikan makalah mengenai “Radical Islamism, the fatwa of the Indonesia Council of Ulama (MUI) and Sectarianism in Contemporary Indonesia”.

Dia mengatakan, basis ekspresi Islam Indonesia adalah dialogis, damai dan multikutlural. Namun belakangan ini memang muncul berbagai gerakan yang cenderung ke arah kekerasan dan radikal karena pengaruh Islam lokal yang sedang terjadi peperangan dan kekerasan seperti di Afganistan, Irak, dan Palestina.

Sistem keanggotaan di Majelis Ulama Indonesia (MUI) yang lebih bersifat organisasi ketimbang individu membuat semua organisasi besar maupun kecil memperoleh representasi yang sama dalam lembaga yang didirikan Suharto untuk mengontrol gerakan Islam tersebut. Dengan demikian, memungkinkan kelompok-kelompok radikal yang jumlah anggotanya kecil tetapi organisasinya banyak, mampu menguasai produk-produk atau fatwa-fatwa MUI.

Sedangkan Nahdlatul Ulama (NU) dan Muhammadiyah yang jumlah anggotanya sangat besar, karena representasinya sama, maka seolah tidak terlihat perannya yang memadai. ”Karena itulah fatwa-fatwa MUI untuk sekitar 10 tahun terakhir cenderung ke arah radikal dan anti demokrasi serta anti Bhinneka Tunggal Ika,” ujarnya mengutip acuan didirikannya negara Indonesia itu yang menjunjung multikulturalisme.

”Dari sudut sistem keanggotaan, bisa dikatakan sekarang ini MUI adalah bunker dari gerakan-gerakan radikal tersebut. Karena pemerintah ikut membiayai MUI, itu sama dengan membiayai kelompok-kelompok radikal tersebut,” ujar Suaedy.

Sementara di Flinders Asia Centre, sebuah lembaga riset di bawah naungan Universitas Flinders, Suaedy menyampaikan makalah “Reflections on the Ten Years of Reformasi in Indonesia: Pluralism and Challenging for Democratization” (lihat: paper dalam bahasa Indonesia).

Dalam workshop itu Suaedy mengatakan bahwa secara konstitusional pasca reformasi melalui amanden konstitusi UU 1945, Indonesia praktis adalah negara sekuler, dalam arti negara yang melindungi seluruh tumpah darah bangsa Indonesia dengan tidak membedakan warna kulit, kepemelukan agama, etnisitas, gender dan lain sebagainya.

Sayangnya konstitusi yang nyaris sempurna tersebut, belum terimplementasikan ke dalam praktik politik dan hukum. Dalam berbagai isu antar agama, hukum sering dipakai oleh kelompok kuat untuk mendiskriminasi dengan melakukan tekanan massa terhadap pengadilan, terutama tentang kasus-kasus, “penodaan agama atau blashpemy.”

Dalam penegakan hukum dan politik, pemerintah hampir tidak berdaya mencegah terjadinya eskalasi kekerasan antar agama yang terus meningkat terutama terhadap kelompok-kelompok kecil yang disebutnya sebagai religious creative atau aliran baru.

Ketika ditanya penyebab eskalasi kekerasan terhadap Ahmadiyah. Suaedy menjawab, ini disebabkan ketidaktegasan Presiden SBY. Presiden, menurutnya, membiarkan kekerasan itu terus berlangsung. Pemerintah daerah dan polisi dibiarkan mengatasi persoalan penting ini tanpa petunjuk dari pusat.

“SBY sepertinya disandera oleh kelompok-kelompok kecil tapi radikal ini, karena mereka itulah satu-satunya harapan dukungan dia dalam pemilu 2009. Karena bagai pasangan suami istri, Jusuf Kalla dan Golkar sebagai partai besar yang berkuasa, tinggal menunggu ketok palu KUA untuk bercerai dengan SBY. Jadi, ini ironi seorang bekas jenderal militer yang lebih mementingkan keuntungan jangka pendek dan jabatan untuk dirinya ketimbang keselamatan bangsa. Karena itu mungkin kekerasan ini akan terus berlanjut,” ujar Suaedy.

Suaedy memperkirakan kalau benar pemerintah akan melarang Ahmadiyah secara resmi melalui keputusan politik dan tidak melalui proses hukum, maka SBY bisa di-impeach, atau setidaknya akan ada kelompok politik dan masyarakat akan mendorong ke arah sana. “Karena pelarangan Ahmadiyah itu benar-benar melanggar konstitusi,” tegasnya. (GF)


  1. Maulana

    Iya tuhhh setuju banget dehhhh …..
    Bukan nya saya membela suatu kelompok, akan tetapi bertuhan itukan adalah hak individu, sebaiknya MUI mengoreksi diri dehhh , anda itu bukan Tuhan yang memutuskan sesat atau tidak sesat.
    Kalau anda merasa suatu aliran sesat, kenapa kok gak melakukan pendekatan yang persuasif, dan silahkan anda terangkan ke-tidak-sesatan yang anda rasakan, tapi jangan di paksakan dong !.

    Orang kepengen bertuhan aja kok dilarang2😦

    Maaf kalau tulisan ini kurang berkenan, hanya menumpahkan unek2 aja..
    Bravo untuk keberanian mas Ahmad Suaedy. keep going man !




Tinggalkan Balasan

Isikan data di bawah atau klik salah satu ikon untuk log in:

Logo WordPress.com

You are commenting using your WordPress.com account. Logout / Ubah )

Gambar Twitter

You are commenting using your Twitter account. Logout / Ubah )

Foto Facebook

You are commenting using your Facebook account. Logout / Ubah )

Foto Google+

You are commenting using your Google+ account. Logout / Ubah )

Connecting to %s



%d blogger menyukai ini: